tulisan politik

SEKUTU DAN SETERU DALAM KONFLIK CENTURY

Semakin dekat akhir penyelidikan skandal Bank Century, makin banyak kasus bary muncul. Pasti bukan sebuah kebetulan bila kasus yang mendadak datang bak cendawan di musim hujan itu menyangkut anggota Dewan Perwakilan Rakyat “penyerang” kebijakan pemerintah yang menyelamatkan Bank Century. Banyak orang yakin, partai pendukung pemerintah dan istana punya perang dibalik serangan balik ini.
Serang-menyerang selama sidang panitia khusus Century berlangsung ada “hikmahnya”. Sebab masa lalu politikus “penyerang” bailout Century ternyata tidak mulus-mulus amat, untuk tidak menyebut belepotan kasus, karena itu mereka harus diusut. Selanjutnya, baku banting “kartu as” diantara partai pendukung kebijakan pemerintah dan barisan pengkritik sesungguhnya menyehatkan penyelenggaraan negara ini. Kasus demi kasus yang terkuak semua diduga merupakan urusan korupsi,”lemak jahat” yang mengancam keuangan negara.
Kompetisi politik disenayan memang bising dan membuat orang jenuh, tapi pastilah meningkatkan demokrasi dinegara kita. Persaingan membuat konflik antarelite mustahil dihindari. Pada saat yang sama, pergeseran posisi dari sekutu menjadi seteru mudah sekali terjadi, terutama karena persekutuan didasari aneka kepentingan jangka pendek. Pihak yang berseteru lumrah saja saling membuka keborokan lawan- misalnya dengan cara membocorka n sebagian rahasia lawan kepada media masa. Persengkokolan yang semula ditutup rapat pun terkuak.
Kasus dugaan penggelapan pajak Rp.2,1 triliun oleh tiga perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar, merupakan contoh terbaik. Menjadi gunjingan di dalam kalangan terbatas sudah setahun lebih, pergerakan kasus ini bergerak secepat siput. Besar kemungkinan, penyelidikan tersendat karena Aburizal ketika itu masih sekondan terkuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dapat dilihat dukungan Istana ketika Aburizal terpilih menjadi ketua umum dalam musyawarah Nasional Partai Golkar, oktober tahun lalu.
Dugaan penggelapan pajak terbesar dalam sejarah Indonesia itu baru dipublikasikan ditengah silang sengkarut penyelidikan kasus Bank Century.Terutama, setelah Partai Beringin secara demonstratif menentang penyelamatan bank itu dengan sejumlah argumen.”serangan” ini langsung ditanggapi. Meski tak menyebut nama, didepan para pejabat kepolisian, Presiden memerintahkan pengemplang pajak ditindak. Aburizal bakrie membalas pernyataan itu dengan menyatakan, ”Jangankan ancaman pajak, ditembak matipun golkar tidak gentar”.
Serangan “balik” tak berhenti pada partai beringin. Tiba-tiba mencuat dugaan hibah tak wajar dalam daftar kekayaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, kita tahu, laporan investigasi BPK banyak dipakai sebagai”peluru” untuk menyerang kebijakan penyelamatan padahal sejumlah petinggi pemerintah yakin laporan BPK mengandung banyak kelemahan. Saling serang dengan membuka data keborokan lawan ini bukan hal baru.
Politik memang tak bisa lepas dari tawar menawar dan pemberian konsesi. Namun tak bisa dibenarkan bila aneka kasus yang sekarang muncul ternyata hanya menjadi senjata penguasa untuk memenangi pertarungan dan menjaga koalisi. Melanggengkan koalisi dengan cara menutupi berbagai kasus, apalagi yang terbuka didepan publik, merupakan kesalahan politik yang tak termaafkan.

( majalah tempo ed. 22-28 februari 2010)